MEMAHAMI THE SIGNIFYING ORDER MELALUI KASUS TERORISME: ANALISIS STRUKTURAL MASIH RELEVAN, TAPI TERBATAS

MEMAHAMI THE SIGNIFYING ORDER MELALUI KASUS TERORISME:
ANALISIS STRUKTURAL MASIH RELEVAN, TAPI TERBATAS

Oleh, Aceng Ruhendi Saifullah
Program Linguistik
Memberikan atau mencari arti kebudayaan pada dasarnya adalah sebuah proses semiosis. Dalam perspektif semiotik, kebudayaan pada dasarnya adalah sekumpulan tanda (signifier [Saussure], representamen [Peirce]) yang menunjuk pada arti (signified [Saussure], object [Peirce]) tertentu, dan selanjutnya menunjuk pada arti atau interpretasi (interpretant [Peirce]) lain yang kadangkala tak terbatas. Demikianlah manusia menciptakan sebuah kebudayaan untuk menghadirkan arti tertentu, untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, norma, nilai, atau keyakinan mereka. Dalam arti itu maka produk kebudayaan adalah representasi budaya, yaitu aktivitas penggunaan tanda-tanda budaya yang membawa atau menghadirkan arti tertentu yang disepakati oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan adalah sistem arti yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat, yang direpresentasikan melalui tanda-tanda budaya, dimana tanda-tanda budaya itu bisa bekerja secara semiotis melalui a signifying order.
Signifying order, menurut Danesi dan Perron, adalah sistem yang kompleks tentang tipe-tipe yang berbeda mengenai tanda yang, dengan cara yang bisa diketahui, melekat pada pola-pola representasi yang bisa digunakan oleh individu dan kelompok untuk membuat atau mengganti sejumlah pesan. Dirumuskan dengan bahasa lain, signifying order adalah sistem kognitif seseorang atau masyarakat yang mendasari hubungan antartanda sehingga tanda itu bisa mengandung arti atau pesan. Dengan sistem kognitif itulah seseorang atau masyarakat bisa memahami (pesan atau arti) sebuah tanda, dan dapat menggunakannya untuk menyampaikan atau menerima pesan tertentu. Ketika saya mendengar atau membaca kata “terorisme”, di tingkat pertama saya memaknainya sebagai “tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memperjuangkan ideologinya secara radikal”. Tanpa memaknainya secara definitif, bagi sebagian besar orang mungkin langsung menghubungkannya dengan sosok Noordin M. Top, Dr. Azhary, Imam Samudera, dan Amrozi. Pemaknaan tersebut akan kian melebar manakala variable “kepentingan” dan “kekuasaan” menghinggapinya. Pihak pemerintah misalnya, yang representatif diwakili oleh lembaga kepolisian, cenderung membangun konotasi negative terhadap kata “terorisme”, sementara kalangan “Islam fundamentalis” berusaha membelanya, atau paling tidak menetralisirnya. Demikian pula pemaknaan beragam yang muncul di media: ada yang berusaha netral, ada yang terjerumus pada pemaknaan yang negatif, ada juga sedikit media yang berusaha membelanya dengan nada “takut-takut” atau “malu-malu”.
Dalam kaitan itu adalah penting menggarisbawahi konsep Danesi dan Perron tentang representasi. Berbeda dengan pengertian umum tentang representasi, yang biasanya diartikan sebagai “menghadirkan sesuatu (kembali)” atau “menghadirkan arti suatu tanda”, representasi Danesi dan Perron adalah aktivitas menggunakan tanda dalam hubungannya dengan kemungkinan-kemungkinan arti yang dikandung tanda itu sendiri. Dalam arti itu maka terorisme adalah representasi budaya dalam pengertian umum, dan melihat terorisme sebagai tanda semiotis dalam hubungannya dengan makna-makna yang dikandungnya adalah representasi budaya dalam pengertian Danesi dan Perron. Aktivitas memaknai tanda ini —atau representasi dalam pengertian Danesi dan Perron— ditentukan atau diarahkan oleh signifying order, yang sendirinya juga merupakan produk budaya.
Representasi terorisme dalam pengertian Danesi dan Perron —jadi, aktivitas memaknai terorisme sebagai tanda semiotis— dapat dijelaskan dengan signifying order terorisme itu sendiri. Dalam konteks ini, Danesi dan Perron meminjam konsep-konsep semiotik dari tokoh-tokoh semiotik dan linguistik terkemuka, khususnya Saussure dan Peirce. Perspektif Saussurean menjelaskan signifikasi terorisme sebagai penanda yang menunjuk pada petandanya, yaitu “tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memperjuangkan ideologinya secara radikal”. Tanpa memaknainya secara definitif, bagi sebagian besar orang mungkin langsung menghubungkannya dengan sosok Noordin M. Top, Dr. Azhary, Imam Samudera, dan Amrozi. Pemaknaan tersebut akan kian melebar manakala variable “kepentingan” dan “kekuasaan” menghinggapinya. Pihak pemerintah misalnya, yang representatif diwakili oleh lembaga kepolisian, cenderung membangun konotasi negative terhadap kata “terorisme”, sementara kalangan “Islam fundamentalis” berusaha membelanya, atau paling tidak menetralisirnya. Begitu pula pemaknaan beragam yang muncul di media: ada yang berusaha netral, ada yang terjerumus pada pemaknaan yang negative, ada juga sedikit media yang berusaha membelanya dengan nada “takut-takut” atau “malu-malu”. Signifikasi ini bisa bekerja sedemikian rupa karena kode-kode budaya dan konvensi sosial —yang secara keseluruhan merupakan signifying order— dikenal oleh pelaku kerja semiosis.
Sementara itu, perspektif Peircean memberikan penjelasan lebih kompleks. Dalam perspektif Peircean, arti (meaning) terorisme berada pada tataran interpretan, yaitu misalnya kekerasan, kalangan Islam radikal, symbol perlawanan terhadap Amerika Serikat, dan realiasi jihad. Di sini, lahirnya interpretan-interpretan tersebut dimungkinkan karena terorisme adalah legisign. Legisign adalah tanda yang objek dan interpretannya ditentukan oleh konvensi atau kode sosial. Peirce membedakannya dengan qulisigns dan sinsign. Qualisign adalah tanda yang memberikan kualitas pada, atau memperoleh arti setelah menyatu (embodied) dengan objek (misalnya warna merah pada bendera). Sedangkan sinsign adalah tanda individual yang digunakan dan bisa dimaknai secara subjektif oleh penerima tanda.
Selanjutnya, masih dalam perspektif Peircean, karena terorisme adalah legisign maka interpretan yang dihasilkannya adalah argument, yaitu penafsiran yang secara sosial-budaya bisa dibuktikan benar. Adalah benar bahwa pelaku teror adalah seorang Muslim, taat beragama (setidaknya dalam hal menjalankan perintah pokok dalam beragama), dan sangat memusuhi Amerika Serikat. Inilah hasil dari proses semiosis yang diarahkan atau ditentukan oleh signifying order terorisme sebagai representasi budaya. Jika ternyata interpretan itu keliru, misalnya bahwa ternyata si teroris bukan seorang Muslim, maka bisa dipastikan proses signifying order tidak bekerja sesuai dengan konvensi sosial dan kode budaya, sebab tanda (terorisme) yang dibicarakan adalah legisign. Dikatakan dengan kalimat lain, sebuah interpretan legisign bisa keliru manakala komponen-komponen penandaannya tidak mengikuti konvensi, kode, atau ketentuan yang diterima secara sosial, atau ada penyimpangan dalam signifying order legisign itu sediri.
Sampai di sini, kita tidak menghadapi kesulitan baik teknis maupun teoritis dalam proses pemaknaan terorisme sebagai tanda semiotis atau representasi budaya. Signifying order menyediakan perangkat teoritis yang memadai tentang tata kerja (sintaksis) tanda dan tata pemaknaan (semantik)-nya.
Menggunakan konsep the signifying order Danesi dan Perron, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan konsep konotasi dan anotasi. Konotasi adalah perluasan secara bebas cakupan arti sebuah objek melalui asosiasi atau analogi. Sedangkan anotasi adalah bentuk konotasi yang makna emotifnya tergantung pada nada dan konteks tertentu. Jika kebudayaan adalah proses sistem penandaan, dan penelusuran semiotis ingin menunjukkan bagaimana tanda merujuk pada dunia atau makna (signifikasi), maka konsep signifying order dengan baik bisa menjelaskan aspek sintaksis sistem penandaan. Tetapi, menghadapi legisign atau tanda-tanda individual, semiotika menghadapi tantangan teoritis untuk merumuskan atas dasar apa sebuah tanda individual merujuk pada suatu dunia atau makna dan perangkat teoritis apa yang bisa digunakan untuk menguji bahwa hasil penelusuran semiotis bisa diterima. Tantangan teoritis ini diajukan dalam hubungannya dengan Danesi dan Perron, karena signifying order yang mereka kemukakan mengasumsikan tendensi esensilistis, yaitu bahwa pada tanda selalu ada esensi yang dapat ditemukan melalui investigasi semiotis yang cermat dan seksama.
Terorisme hanyalah satu contoh atau kasus, bahwa investigasi semiotis atas sebuah tanda bisa mencapai penafsiran yang meyakinkan pada tataran konvensi sosial dan kode budaya —yang prosesnya diarahkan oleh signifying order— sekaligus membuktikan bahwa, pada tataran tanda individual, investigasi semiotis tidak bisa mencapai penafsiran yang sama meyakinkannya —yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan perangkat teoritis signifying order dan semiotik secara umum. Ini juga membuktikan bahwa strukturalisme (baca: analisis struktural) masih relevan, tentu dengan segala keterbatasannya.
Referensi
Bahan-bahan perkuliahan Seminar Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan S3 oleh, Prof.Dr. Benny H. Hoed, 2009: “STRUKTURALISME Sebuah Pengantar”, “Dari Makna ke Struktur”.
Danesi, Marcel & Paul Perron, “The Signifying Order”.

Kadungora, 25 Oktober 2009

About acengruhendisaifullah

dosen di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mahasiswa S3 program Ilmu Linguistik Universitas Indonesia, peminat kajian Pragmatik, analisis wacana kritis, linguistik forensik, Jurnalistik, dan analisis Wacana Kritis

Posted on November 11, 2009, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: