Wacana Terorisme dalam Perspektif Pragmatik

WACANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PRAGMATIK

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Diketahui bahwa pemberitaan media massa tentang terorisme di tengah aroma budaya kapitalis yang massif sekarang ini kerap tergoda, bahkan terjerumus, ke dalam “gairah berbuat dosa ” (meminjam istilah Arya Gunawan dalam kolom Tempointeraktif, Rabu 5 Agustus 2009). Penandanya adalah banyaknya media massa yang menyebal dari kaidah-kaidah profesionalisme yang diusungnya ketika memberitakan peristiwa terorisme. Standar yang paling dasar dalam kerja jurnalistik, yakni keberimbangan (both-side), akurasi, dan kepatutan ternyata mudah oleng oleh berbagai “kepentingan yang menekan” baik yang datang dari luar lingkaran media massa maupun yang mengemuka dari tubuhnya sendiri. Kasus pemberitaan tentang terorisme sangat tipikal menunjukkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam tradisi peliputan dan penulisan berita di media massa kita, termasuk oleh media massa yang sejak lama dikenal memiliki kredibilitas tinggi dan sangat taat azas terhadap budaya profesionalisme dalam berjurnalistik.
Dalam tatapan Eric Hobsbawm (1997), fenomena inkonsistensi itu merupakan tradisi yang tidak semata-mata merupakan peninggalan masa lalu, tetapi ada tradisi yang diciptakan kembali untuk alasan tertentu, antara lain untuk kepentingan penguasa. Sumber penciptaan tersebut memang berasal dari masa lalu, dapat berupa ritual di masa yang lampau, cerita fiksi, simbolisme agama, dan yang sejenisnya. Tradisi yang diciptakan kembali itu biasanya diformalkan dan diinstitusikan oleh penguasa, dilakukan dengan pola yang berulang-ulang untuk mengukuhkan bahwa tradisi tersebut berasal dari masa lalu, padahal sebenarnya baru diciptakan.
Dengan berbekal perspektif Eric Hobsbawm itu, mari kita bongkar, bagaimana media massa kita mengkonstruksi pemberitaan tentang terorisme dalam kasus peledakan Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, akhir Juli 2009 lalu. Paling tidak, ada tiga konstruksi pemberitaan yang menyebabkan berubahnya wajah media massa kita yang hampir selalu menghantui dan dapat memerangkap media jika berhadapan dengan peristiwa terorisme seperti pengeboman yang terjadi di Mega Kuningan ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya perangkap tersebut, antara lain “perlombaan” mengejar kecepatan dan eksklusivitas berita sehingga mereka tak terlalu awas lagi terhadap nilai-nilai yang dikedepankan oleh etika jurnalisme (misalnya saja pentingnya akurasi, juga sikap untuk selalu mengupayakan kepatutan/decency). Di tengah perlombaan yang dipicu oleh iklim kompetisi sangat ketat semacam ini, yang lebih tampil adalah hal-hal sensasional, yang bermuara pada aspek komersial, dan tersingkirkanlah nilai-nilai ideal. Faktor lainnya adalah “kemalasan” wartawan untuk melakukan verifikasi guna menawarkan sebuah kontra-teori atas apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi (dalam kasus bom Mega Kuningan, yang mendominasi adalah versi resmi dari pihak kepolisian).
Konstruksi pertama, yang dilakukan media dalam konteks laporan bom Mega Kuningan ini adalah pengabaian terhadap asas kepatutan. Ini tampak nyata, terutama pada media televisi, di mana gambar-gambar yang seharusnya tidak patut ditampilkan (misalnya saja gambar yang menunjukkan bagian-bagian tubuh yang telah terpenggal terkena bom) tetap terpampang. Keprihatinan yang serius telah disuarakan oleh Dewan Pers begitu tayangan tersebut muncul. Sebagian besar media kemudian mendengarkan kritik ini, namun sebagian lainnya masih sempat berlenggang kangkung, business as usual.
Konstruksi kedua, media telah menempatkan dirinya bukan lagi semata-mata sebagai pelapor, melainkan telah bergerak terlalu jauh hingga menjadi interogator, bahkan inkuisitor (salah satu definisi dari istilah terakhir ini adalah a questioner who is excessively harsh alias “seorang pewawancara yang amat kasar”). Inilah yang dengan mencolok diperlihatkan oleh sejumlah stasiun televisi saat para reporternya melakukan wawancara terhadap sejumlah anggota keluarga atau kerabat dari nama-nama yang diduga oleh pihak kepolisian terlibat dalam aksi pengeboman itu. Para sanak keluarga dan kerabat ini seperti tengah mengalami mimpi buruk: hidup yang semula barangkali aman-tenteram, seketika terusik oleh kehadiran para juru warta yang dengan agresif berupaya mendapatkan keterangan–apa pun bentuk keterangan itu–dari mereka.
Media tentu boleh-boleh saja mencari informasi dari mereka, namun harus dengan pertimbangan masak, setidaknya untuk dua hal: (a) relevansi (misalnya, apakah seorang paman dari salah seorang yang disebut-sebut terlibat dalam aksi itu cukup relevan untuk dijadikan narasumber, apalagi sang paman kemudian mengaku sudah 10 tahun tak pernah lagi berhubungan ataupun mendengar kabar mengenai keberadaan sang keponakan); dan (b) cara mengorek informasi. Untuk butir terakhir ini, yang hadir ke hadapan khalayak adalah kesan bahwa pihak yang diwawancarai ditempatkan seolah-olah sebagai pesakitan. Inilah salah satu wujud nyata dari apa yang disebut sebagai trial by the press, bahkan ia telah layak digolongkan sebagai teror dalam bentuk lain.
Masih terkait dengan konstruksi nomor dua ini, perkembangannya kemudian malah kian runyam, yakni ketika tiba-tiba pihak berwajib menyebutkan bahwa nama-nama yang semula diduga terlibat dalam aksi pengeboman itu ternyata keliru. Tidak tampak rasa bersalah, apalagi permintaan maaf terbuka, dari kalangan media yang sebelumnya telah menjalankan peran inkuisitor tadi. Padahal para sanak keluarga dan kerabat itu telah terpapar begitu terbuka ke publik, telah menjadi buah bibir di mana-mana dan bukan tak mungkin telah dijauhi oleh lingkungannya. Damage has been done, dan seakan tak ada upaya dari pihak yang merusak untuk menata kembali kerusakan itu.
Untuk konstruksi pertama dan kedua, obat penawarnya adalah pemahaman terhadap nilai-nilai dan praktek penerapan etika jurnalisme. Setiap lembaga media perlu menerbitkan pedoman internal penerapan etika jurnalisme ini. Setiap wartawan wajib mempelajarinya dan memahami isinya, bila perlu dengan membuat pelatihan khusus mengenai etika dengan berbagai studi kasus yang konkret bagi setiap wartawan baru. Bila perlu, ditambahi pula dengan kontrak kerja yang mencantumkan bahwa si pemegang kontrak wajib mematuhi etika jurnalisme, dan bisa dikenai sanksi tegas jika mengabaikannya. Dengan segala cara ini, nilai-nilai etika jurnalisme menjadi terinternalisasi alias melekat pada diri setiap wartawan, sehingga mereka tahu persis apa yang mesti dilakukan jika diperhadapkan dengan berbagai dilema yang terkait dengan etika jurnalisme dalam tugas mereka sehari-hari.
Adapun konstruksi yang ketiga adalah kemalasan media untuk mencari alternatif versi cerita di luar apa yang disorongkan oleh lembaga resmi. Untuk mendapatkan versi alternatif ini, tentu saja diperlukan upaya ekstrakeras dari media untuk terus menggali informasi dari berbagai sumber, untuk melakukan verifikasi tanpa bosan, untuk tetap skeptis alias tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima, termasuk–tepatnya, apalagi–yang datang dari pihak resmi. Konstruksi ketiga ini sebetulnya terkait dengan konstruksi kedua. Jika media melakukan pertobatan untuk sekuat tenaga menghindar dari konstruksi ketiga ini, hampir pasti media juga akan terhindar dari konstruksi kedua. Sebab, media pasti tidak akan terburu-buru menggeruduk sanak keluarga dari mereka yang dituduh terlibat dalam aksi pengeboman itu, sebelum diperoleh petunjuk sangat kuat yang mengarah pada nama-nama tersebut .

Sebetulnya, perangkap tiga konstruksi seperti ini tak perlu lagi terjadi dalam kasus bom Mega Kuningan ini, karena bukan pertama kalinya media di Indonesia melaporkan peristiwa pengeboman. Kasus Kartosuwiryo dengan DI/TII pada zaman Orde Lama telah memunculkan sebutan “Gerombolan”, lalu zaman Orde Baru muncul sebutan Komji (Komando Jihad), dan terakhir, pada zaman reformasi ini mencuat sebutan “terorisme”. Semuanya itu mengacu kepada aksi, tindakan, perilaku yang sama: perlawanan kalangan militant Islam terhadap penguasa. Dalam ungkapan Eric Hobsbawm (1997), ada tradisi yang “dipelihara” untuk kepentingan dominasi dan kelanggengan kekuasaan. Dan itu dimunculkan berulang-ulang untuk mengukuhkan bahwa tradisi tersebut berasal dari masa lalu, padahal sebenarnya baru diciptakan.

B. FOKUS DAN TUJUAN PENELITIAN
Secara hipotetik, konflik pendapat (ragam pemaknaan) tentang wacana terorisme di media berita interaktif online terjadi karena konstruksi pragmatik yang berkaitan dengan prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan yang terdapat dalam pemberitaan tentang terorisme di media berita interaktif di Indonesia telah banyak dilanggar dengan motif ideologis, baik oleh pembuat berita (media) maupun oleh pembacanya (komentator). Karena itu, pertanyaan umum yang kemudian menjadi sangat penting untuk dijawab adalah: sejauh mana prinsip-prinsip kerja sama dan kesantunan telah dilanggar oleh para pelaku tutur dalam wacana terorisme di media berita interaktif dan implikatur serta motif ideologis apa yang timbul akibat pelanggaran itu? Secara lebih spesifik, fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana media dan pembaca merealisasikan prinsip kerja sama di dalam wacana terorisme yang terdapat di media berita interaktif? (2) bagaimana media dan pembaca merealisasikan prinsip kesantunan di dalam wacana terorisme yang terdapat di media berita interaktif? (3) Implikatur apa yang timbul akibat realisasi prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan itu? (4) Sejauh mana implikatur yang timbul itu merepresentasikan ideologi pelaku tutur?
Bertolak dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh pemahaman deskriptif dan interpretatif tentang wacana terorisme menurut perspektif sosiopragmatik. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: (1) menghasilkan pemahaman deskriptif dan interpretatif tentang realisasi prinsip kerja sama di dalam wacana terorisme yang terdapat di media berita interaktif? (2) menghasilkan pemahaman deskriptif dan interpretatif tentang realisasi prinsip kesantunan di dalam wacana terorisme yang terdapat di media berita interaktif? (3) menghasilkan pemahaman deskriptif dan interpretatif tentang implikatur yang ditimbulkan oleh realisasi prinsip kerja sama dan kesantunan di dalam wacana terorisme yang terdapat di media berita interaktif? (4) menghasilkan pemahaman deskriptif dan interpretatif tentang implikatur yang merepresentasikan ideologi pelaku tutur.
C. KEBERMAKNAAN PENELITIAN
Kontribusi teoretik formal yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengisi kekosongan teori tentang hubungan bahasa dan ideologi dalam konteks struktur competitive power. Benarkah proposisi yang menyatakan bahwa bahasa dan atau praktik wacana bisa digunakan sebagai piranti pemerolehan dukungan kekuasaan dan penentrasi ideologi? Bila benar, prasyarat apa yang harus dipenuhinya? Perspektif sosiopragmatik dipilih karena dipandang berpotensi untuk mengoreksi proposisi simplisistik tentang hubungan bahasa dan ideologi.
Kontribusi teoretik substantif yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman deskriptif dan interpretatif terhadap wacana terorisme sebagaimana dituturkan dan ditafsirkan oleh para pelaku tutur di media berita interaktif. Lebih spesifik, kajian ini menambah berbagai studi tentang hubungan bahasa, politik, budaya, dan ideologi seperti karya: John J. Gumperz (1982), Michael Stubbs (1983), Haliday & Hasan (1989), Noam Chomsky (1991, 2003), Jan Renkama (1993), ( Jacob L. Mey (1993), Teun van Dijk (1994,1998, 2007), Habermas (1994), George Yule (1996), John B. Thomson (2003), F.X. Rahyono, dkk (2005), Pierre Bourdieu (2007).
Secara praktis penelitian ini bermanfaat tidak hanya sebagai bahan perenungan bagi elit politik dan para penguasa yang duduk di pemerintahan, tetapi juga bagi seluruh bangsa untuk tidak lagi terjebak dalam berbagai bentuk konflik pendapat yang kontra produktif, termasuk tidak memancing konflik dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat controversial dan emosional, sehingga mendorong pihak pihak tertentu yang merasa tersinggung, terancam muka, teraniaya, dan terzalimi melakukan tidak kekerasaan terorisme. Apalagi dalam budaya kita dikenal semacam kearifan, bahwa “terror kata-kata”, boleh jadi, lebih kejam dan menyakitkan daripada tindakan terorisme itu sendiri.

D. ACUAN TEORETIS
Terorisme: Definisi Operasional
Kata “terorisme” adalah turunan dari kata “teror”, yang, menurut Oxford English Dictionary berarti “rasa takut ekstrim”. Bentuk kata kerja nya “meneror”, yang berarti “Mengancam dan menakut-nakuti” (Soanes, 2002). Bentuk personifikasi katanya, yaitu, teroris, yang berarti “orang yang mengancam atau yang membuat rasa takut”. Dengan demikian, mengingat definisi kamus tersebut, misalnya, seorang ayah yang mengancam anaknya dengan hukuman karena perilaku yang buruk; suami atau istri yang mengancam satu sama lain dengan perceraian karena perselingkuhan; dosen yang mengancam mahasiswa dengan kegagalan karena ketidakhadiran dalam kuliah kuliah, semuanya dapat disebut “teroris”.
Namun, ketika kata tersebut digunakan dalam konteks khas politik, kita mulai menemukan sebuah fenomena khusus yang telah menjadi obyek berbagai analisis, definisi, komentar, kebencian, pujian, kutukan, persetujuan, dan penolakan. Dengan kata lain, “terorisme” adalah istilah yang bermuatan emosi tinggi, untuk menyampaikan banyak hal untuk orang yang berbeda. Karena itulah, dalam tatapan ahli teori dan praktisi politik, posisi seseorang berdiri dalam spectrum social politik akan sangat menentukan bagaimana ia mendefinisikan kata “terorisme”, sehingga keragaman pemaknaan menjadi niscaya. Di tengah keragaman pemaknaan tersebut, satu hal tampaknya menjadi jelas, terorisme adalah sebuah bentuk kekerasan, dan seperti umumnya kekerasan, hal itu menyebabkan cedera pada kehidupan manusia dan properti.
Sebagaimana telah kita lihat di atas, kata “terorisme” mengandung dua jenis definisi; ada definisi yang sempit dan ada definisi yang luas. Definisi sempit membatasi definisi terorisme dengan tindakan fisik manusia yang menyakitkan dan menimbulkan luka fisik pada korban-korban mereka. Ini adalah jenis definisi yang lazim, baik di masa lalu maupun dalam situasi saat ini. Misalnya, definisi sempit seperti ini kerap digunakan untuk menunjuk tindakan mengancam dan menyebarkan rasa takut yang dilakukan oleh tentara yang deserse dari pasukannya (Hughes, 1983:5); penggunaan kekerasan illegal untuk mencapai tujuan politik (Apter, 1979: 18); aksi kekerasan bermotif politik yang dilakukan oleh kelompok sempalan/militant tertentu (USDoS “Patterns of Global Terrorism”, 2003).
Salah satu kelebihan definisi sempit dari terorisme adalah ujud konkret nya, karena indikatornya jelas: pembunuhan, pengeboman, pembajakan, dan sandera. Gambaran terorisme berdasarkan definisi sempit inilah yang sekarang ini dipahami banyak orang.
Namun, ketika “terorisme” dilihat dari perspektif yang luas, orang mulai melihat ketidakmampuan definisi sempit itu menggambarkan konteks terorisme yang sebenarnya. Kelemahan pertama dalam sempit definisi ini adalah hanya membatasi terorisme terhadap efek tindakan yang menimpa korban, tanpa mempertimbangkan penyebab atau motif tindakan tersebut. Konsekuensi seperti konsepsi terorisme dan faktor agen, yaitu, yang melakukan terorisme dan alasan untuk tindakan tersebut dihilangkan. Dimasukkannya faktor agen dalam definisi terorisme yang memadai telah mempertajam kontroversi yang mengelilingi definisi terorisme. Namun, faktor ini sangat penting jika kita ingin menangkap cukup realitas terorisme sebagai sebuah fenomena yang spesifik yang berproses. Jadi, dalam tatapan definisi yang lebih luas, terorisme mungkin merupakan tindakan individu atau kelompok atau bahkan pemerintah. Misalnya, pemerintah menjelma sebagai teroris manakala mengadopsi kebijakan serangan mendahului terhadap sasaran-sasaran yang potensial terlibat dalam terorisme dan memiliki kapasitas melakukan pengeboman atau aksi kekerasan lainnya (Bamikole, 2009: 1).
Berdasarkan uraian di atas, ada sejumlah kata kunci yang bermuatan emosi tinggi yang melekat pada definisi “terorisme”, yaitu, ketakutan, kekerasan, kebencian, kutukan, penolakan, ancaman, tekanan, cedera, sandera, pengeboman, pembajakan, pembunuhan, faktor agen, alasan bertindak, dan motif politik. Dalam penelitian ini, terorisme tidak dipahami sebagai tindakan yang bersifat badaniah yang didorong oleh kondisi-kondisi kejiwaan tertentu, akan tetapi secara operasional mewujud dalam tindakan komunikasi verbal wacana interaktif di media massa, sehingga kata-kata kunci yang melekat pada definisi terorisme itu mengalami semacam proses modifikasi, yakni disesuaikan dengan karakteristik komunikasi verbal, sambil tetap mempertahankan substansi maknanya. Asumsinya, semua kata-kata kunci yang melekat sebagai penanda ‘terorisme” itu bisa muncul dalam bentuk wacana: baik di tataran kata, kelompok kata, maupun kalimat.
Terorisme dalam Wacana
Memberikan atau mencari makna wacana tertentu pada dasarnya adalah sebuah proses semiosis. Dalam perspektif semiotik, wacana pada dasarnya adalah sekumpulan tanda (signifier [Saussure], representamen [Peirce] ) yang menunjuk pada arti (signified [Saussure], object [Peirce] ) tertentu, dan selanjutnya menunjuk pada arti atau interpretasi (interpretant [Peirce] ) lain yang kadangkala tak terbatas. Demikianlah manusia menciptakan sebuah wacana untuk menghadirkan arti tertentu, untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, norma, nilai, atau keyakinan mereka. Dalam arti itu maka produk wacana adalah representasi budaya, yaitu aktivitas penggunaan tanda-tanda budaya yang membawa atau menghadirkan arti tertentu yang disepakati oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, wacana adalah sistem arti yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat, yang direpresentasikan melalui tanda-tanda bahasa, dimana tanda-tanda bahasa itu bisa bekerja secara semiotis melalui a signifying order.
Signifying order, menurut Danesi dan Perron, adalah sistem yang kompleks tentang tipe-tipe yang berbeda mengenai tanda yang, dengan cara yang bisa diketahui, melekat pada pola-pola representasi yang bisa digunakan oleh individu dan kelompok untuk membuat atau mengganti sejumlah pesan. Dirumuskan dengan bahasa lain, signifying order adalah sistem kognitif seseorang atau masyarakat yang mendasari hubungan antartanda sehingga tanda itu bisa mengandung arti atau pesan. Dengan sistem kognitif itulah seseorang atau masyarakat bisa memahami (pesan atau arti) sebuah tanda, dan dapat menggunakannya untuk menyampaikan atau menerima pesan tertentu.
Ketika seseorang mendengar atau membaca kata “terorisme”, di tingkat pertama mungkin ia memaknainya sebagai “tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memperjuangkan ideologinya secara radikal”. Tanpa memaknainya secara definitif, bagi sebagian besar orang mungkin langsung menghubungkannya dengan sosok Dulmatin, Noordin M. Top, Dr. Azhary, Imam Samudera, dan Amrozi. Pemaknaan tersebut akan kian melebar manakala variabel “kepentingan” dan “kekuasaan” menghinggapinya. Pihak pemerintah misalnya, yang representatif diwakili oleh lembaga kepolisian, cenderung membangun konotasi negative terhadap kata “terorisme”, sementara kalangan “Islam fundamentalis” berusaha membelanya, atau paling tidak menetralisirnya. Demikian pula pemaknaan beragam yang muncul di media: ada yang berusaha netral, ada yang terjerumus pada pemaknaan yang negatif, ada juga sedikit media yang berusaha membelanya secara positif dengan nada tidak langsung, sebagai cerminan sikap “takut-takut” atau “malu-malu”.
Dalam kaitan itu adalah penting menggarisbawahi konsep Danesi dan Perron tentang representasi. Berbeda dengan pengertian umum tentang representasi, yang biasanya diartikan sebagai “menghadirkan sesuatu (kembali)” atau “menghadirkan arti suatu tanda”, representasi Danesi dan Perron adalah aktivitas menggunakan tanda dalam hubungannya dengan kemungkinan-kemungkinan arti yang dikandung tanda itu sendiri. Dalam arti itu maka wacana terorisme adalah representasi budaya dalam pengertian umum, dan melihat wacana terorisme sebagai tanda semiotis dalam hubungannya dengan makna-makna yang dikandungnya adalah representasi budaya dalam pengertian Danesi dan Perron. Aktivitas memaknai tanda ini —atau representasi dalam pengertian Danesi dan Perron— ditentukan atau diarahkan oleh signifying order, yang sendirinya juga merupakan produk budaya.
Representasi wacana terorisme dalam pengertian Danesi dan Perron —jadi, aktivitas memaknai wacana terorisme sebagai tanda semiotis— dapat dijelaskan dengan signifying order wacana terorisme itu sendiri. Dalam konteks ini, Danesi dan Perron meminjam konsep-konsep semiotik dari tokoh-tokoh semiotik dan linguistik terkemuka, khususnya Saussure dan Peirce. Perspektif Saussurean menjelaskan signifikasi wacana terorisme sebagai penanda yang menunjuk pada petandanya. Sementara itu, perspektif Peircean memberikan penjelasan lebih kompleks. Dalam perspektif Peircean, arti (meaning) terorisme berada pada tataran interpretan, yaitu misalnya kekerasan, kalangan Islam radikal, symbol perlawanan terhadap Amerika Serikat, dan realiasi jihad. Di sini, lahirnya interpretan-interpretan tersebut dimungkinkan karena terorisme adalah legisign. Legisign adalah tanda yang objek dan interpretannya ditentukan oleh konvensi atau kode sosial. Peirce membedakannya dengan qualisigns dan sinsign. Qualisign adalah tanda yang memberikan kualitas pada, atau memperoleh arti setelah menyatu (embodied) dengan objek (misalnya warna merah pada bendera). Sedangkan sinsign adalah tanda individual yang digunakan dan bisa dimaknai secara subjektif oleh penerima tanda.
Selanjutnya, masih dalam perspektif Peircean, karena wacana terorisme adalah legisign maka interpretan yang dihasilkannya adalah argument, yaitu penafsiran yang secara sosial-budaya bisa dibuktikan benar. Adalah benar bahwa pelaku teror adalah seorang Muslim, taat beragama (setidaknya dalam hal menjalankan perintah pokok dalam beragama), dan sangat memusuhi Amerika Serikat. Inilah hasil dari proses semiosis yang diarahkan atau ditentukan oleh signifying order wacana terorisme sebagai representasi budaya. Jika ternyata interpretan itu keliru, misalnya bahwa ternyata si teroris bukan seorang Muslim, maka bisa dipastikan proses signifying order tidak bekerja sesuai dengan konvensi sosial dan kode budaya, sebab tanda (wacana terorisme) yang dibicarakan adalah legisign. Dikatakan dengan kalimat lain, sebuah interpretan legisign bisa keliru manakala komponen-komponen penandaannya tidak mengikuti konvensi, kode, atau ketentuan yang diterima secara sosial, atau ada penyimpangan dalam signifying order legisign itu sediri.
Sampai di sini, kita tidak menghadapi kesulitan baik teknis maupun teoretis dalam proses pemaknaan wacana terorisme sebagai tanda semiotis atau representasi budaya. Signifying order menyediakan perangkat teoretis yang memadai tentang tata kerja (sintaksis) tanda dan tata pemaknaan (semantik)-nya.
Lebih jauh, dengan menggunakan konsep the signifying order Danesi dan Perron, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan konsep konotasi dan anotasi. Konotasi adalah perluasan secara bebas cakupan arti sebuah objek melalui asosiasi atau analogi. Sedangkan anotasi adalah bentuk konotasi yang makna emotifnya tergantung pada nada dan konteks tertentu. Jika wacana adalah proses sistem penandaan, dan penelusuran semiotis ingin menunjukkan bagaimana tanda merujuk pada dunia atau makna (signifikasi), maka konsep signifying order dengan baik bisa menjelaskan aspek sintaksis sistem penandaan. Tetapi, menghadapi legisign atau tanda-tanda individual, semiotika menghadapi tantangan teoretis untuk merumuskan atas dasar apa sebuah tanda individual merujuk pada suatu dunia atau makna dan perangkat teoretis apa yang bisa digunakan untuk menguji bahwa hasil penelusuran semiotis bisa diterima. Tantangan teoretis ini diajukan dalam hubungannya dengan Danesi dan Perron, karena signifying order yang mereka kemukakan mengasumsikan tendensi esensilistis, yaitu bahwa pada tanda selalu ada esensi yang dapat ditemukan melalui investigasi semiotis yang cermat dan saksama.
Wacana terorisme hanyalah satu contoh atau kasus, bahwa investigasi semiotis atas sebuah tanda bisa mencapai penafsiran yang meyakinkan pada tataran konvensi sosial dan kode budaya —yang prosesnya diarahkan oleh signifying order— sekaligus membuktikan bahwa, pada tataran tanda individual, investigasi semiotis tidak bisa mencapai penafsiran yang sama meyakinkannya —yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan perangkat teoretis signifying order dan semiotik secara umum. Ini juga membuktikan bahwa strukturalisme (baca: analisis struktural) masih relevan untuk kajian wacana, tentu dengan segala keterbatasannya.
Berbeda dari kecenderungan umum ilmu sosial-politik yang lebih menggunakan penghampiran positivistik dan atau behavioristik, penelitian linguistik ini mengajukan konsep signifying order dengan basis hermeneutika. Dalam konsep ini, praktik berbahasa dan berwacana niscaya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (Fowler, 1991: 41-42). Gejala ini yang kemudian melahirkan pragmatika (pragmatics).
Makna suatu ungkapan, menurut tafsir perspektif pragmatik harus ditelusur dalam dunia gagasan penutur atau penulisnya. Bila pengkaji berupaya mengungkap makna wacana bertolak dari penutur atau penulisnya, berarti menggunakan penggolongan yang oleh Fay (1996) pengkaji tersebut telah menerapkan perspektif pragmatika, yang tidak lain adalah hermeneutika-intensional (intentional-hermeneutics).
Persoalannya, dalam tatapan pragmatik, walaupun suatu wacana atau wicara ditulis atau dituturkan oleh seseorang, sesuai dengan hakikat bahasa, bagian terbesar dari wacana tidak ditujukan untuk diri sendiri. Dengan demikian, makna sebenarnya suatu wacana atau wicara justru harus dipahami sebagaimana ditafsirkan oleh pasangan komunikasinya. Berdasarkan pemaknaan yang diberikan terhadap wacana yang dilontarkan oleh pasangan komunikasinya, maka dalam tatapan pragmatik makna wacana bukan lagi sekadar maksud (intention) penutur, tetapi juga penerimaan (perception) pendengar. Secara teoretis, gejala inilah yang penting dan menarik perhatian saya, sehingga dalam penelitian ini mengajukan perspektif pragmatik dalam menghampiri wacana terorisme.
E. DATA DAN ANALISIS
Sumber Data
Data penelitian ini bersumber dari pemberitaan-pemberitaan tentang terorisme di media berita interaktif online, baik yang bersifat memulai (prior discourse) maupun yang bersifat menanggapi wacana (counter discourse). Ada tiga media berita interaktif online yang dijadikan sumber perolehan data, yaitu Kompas.com, Republika Online, dan Arrahmah.com, dengan asumsi ketiga media tersebut merepresentasikan latar ideology yang berbeda. Satuan kajian atau unit analisis penelitian ini adalah wacana berita tulis tentang terorisme yang dipubliksikan oleh tiga media tersebut.
Proses Pengumpulan dan Analisis Data
Dengan menggunakan kategorisasi menurut Thomas(1997), bukti pragmatik (pragmatics evidence) dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) data yang tersedia dalam bahasa yang diproduksi (pilihan pronomina, pilihan bentuk arah tuturan, penggunaan kalimat taklangsung, penggunaan tamengan ), (2) data yang tidak tersedia dalam bahasa yang diproduksi (implikatur percakapan dan kesantunan berupa: motivasi, ketidakpastian makna dan kekuatan pragmatis, penafsiran dari ucapan-ucapan, keberadaan mekanisme penalaran informal), (3) data yang bersandar pada intuisi peneliti atau retrospeksi pada pihak peserta dalam interaksi (Efek perlocutionary suatu ucapan pada pendengar/pembaca, komentar eksplisit oleh si pembicara/penulis, komentar eksplisit oleh orang lain selain si pembicara/penulis, dan wacana sebelumnya dan berikutnya yang berkaitan).
Dengan mengacu pada hasil pembahasan terhadap asumsi, konsepsi, dan strategi perspektif sosiopragmatik, secara berturut-turut peneliti mengembangkan langkah operasional sebagai berikut:
Pertama, mengumpulkan wacana terpublikasi (published discourse) di media yang dijadikan sumber perolehan data, dilakukan dengan cara mengumpulkan salinan (hardcopy) seluruh wacana terorisme dalam bentuk berita interaktif online.
Kedua, memetakan pola wacana berita interaktif online. Ini penting dilakukan karena menyangkut posisi, mekanisme, dan mobilitas peserta tutur yang sangat spesifik.
Ketiga, menetapkan wacana interaktif (interactive discourse). Hanya pernyataan yang ditanggapi (responded statement) dan pernyataan yang menanggapi (responding statement) saja yang dikelompokkan ke dalam wacana interaktif, dan akan dianalisis lebih lanjut. Ini dilakukan sesuai dengan asumsi perpektif sosiopragmatik, bahwa makna hanya muncul dari hubungan antara sekurang-kurangnya dua subjek, penutur/penulis dan pendengar/pembaca.
Keempat, menelusuri dan menelaah data wacana interaktif berdasarkan bukti-bukti pragmatic yang tersedia dalam produksi bahasa, yang meliputi: pilihan pronomina, pilihan bentuk arah tuturan, penggunaan kalimat taklangsung, dan penggunaan tamengan. Ini dilakukan untuk memunculkan bukti-bukti empirik linguistik sebagai landasan dalam melakukan interpretative pragmatic.
Kelima, menelusuri dan menelaan data yang tidak tersedia dalam bahasa yang diproduksi (dalam penelitian ini mencakup implikatur percakapan dan kesantunan yang berupa: motivasi, ketidakpastian makna dan kekuatan pragmatis, penafsiran dari ucapan-ucapan, dan keberadaan mekanisme penalaran informal). Ini dilakukan untuk memunculkan bukti-bukti interpretatif pragmatic untuk menghasilkan implikatur percakapan/makna pragmatik.
Keenam, menelaah dan mengungkap keserba-maknaan wacana (meaning multivalence of discourse) melalui data yang bersandar pada intuisi peneliti atau retrospeksi pada pihak peserta dalam interaksi (dalam penelitian ini mencakup: efek perlocutionary suatu ucapan pada pembaca, komentar eksplisit oleh si penulis, komentar eksplisit oleh orang lain selain penulis, dan wacana sebelumnya dan berikutnya yang berkaitan). Langkah ini harus dilakukan sesuai dengan asumsi perspektif sosoipragmatik, bahwa proses pemaknaan (signifying process) tidak bisa dihindari akan menghasilkan ragam makna sesuai dengan latar belakang, kedudukan dan kepentingan masing-masing penafsir. Dengan langkah ini akan terungkap hubungan antara teks, konteks, implikatur, dan peta konflik ideology peserta tutur
Ketujuh, mengembangkan pemahaman teoretik substantif (substantive theory). Langkah ini dilakukan dengan menerapkan secara adaptif paradigma penyandian (coding paradigm) yang dikembangkan oleh Strauss (1990: 27-28). Paradigma penyandian ini mencakup kondisi penyebab, interaksi para pelaku, strategi dan siasat, serta akibat-akibat. Penelusuran kembali dilakukan untuk menemukan kondisi penyebab munculnya suatu wacana pendahulu, interaksi diadik pemaknaan oleh antar peserta tutur, strategi dan siasat yang menghasilkan multivalensi makna, dan akibat-akibat yang timbul dari multivalensi makna tersebut.
Kedelapan, mengembangkan pemahaman teoretik formal (formal theory). Langkah pengembangan pemahaman teoretik formal dilakukan dengan cara menghapuskan muatan substantif (substantive content) dalam model teoretik yang diajukan, sehingga perhatian dan pemikiran tertuju pada sejumlah konstruk formal (formal constructs).
Klasifikasi dan Identifikasi Data
1. POLA PERCAKAPAN DALAM WACANA BERITA INTERAKTIF ONLINE
Pola ‘percakapan tulis’ di dalam wacana berita interaktif online di internet merupakan sesuatu yang relatif baru dan unik. Disebut baru, karena di Indonesia usianya belum genap sepuluh tahun. Situs berita KOMPAS.com adalah pelopornya. Diikuti kemudian oleh situs berita Tempointeraktif.com dan detik.com. Kini, situs-situs sejenis sudah menjamur, bersamaan dengan kian meluasnya pemakai jaringan internet di negeri kita. Disebut unik, karena berbeda dari kelaziman. Yang berbeda bukan hanya soal ‘lisan’ dan ‘tulis’nya, atau soal ‘tatap-muka’ dan’ online’nya, tapi berkaitan dengan mekanisme, mobilitas, dan “suasana batin” para pelakunya. Gambar berikut agaknya dapat menjelaskan, bagaimana pola percakapan tulis di situs berita KOMPAS.com berlangsung.

2. CONTOH DATA
NO. DATA: 001
IDENTIFIKASI DATA: Wacana berikut berisi tuturan media dan komentar pembaca yang dimuat di media berita interaktif Kompas.com tentang peristiwa baku tembak antara polisi dan kelompok yang diduga teroris yang terjadi di Pamulang, dilaporkan oleh wartawan Persda Network Andy Panroy Pakpahan, Selasa, 9 Maret 2010 | 12:47 WIB

DATA TUTURAN MEDIA

Baku Tembak Teroris di Pamulang, Satu Tewas
JAKARTA, KOMPAS.com — Baku tembak antara aparat kepolisian dan kelompok yang diduga teroris kembali terjadi di sebuah ruko Siliwangi di Jalan Beringin, dekat kedai Multi Plus Puri Pamulang, Pamulang Square, Kelurahan Benda, Pamulang Barat, Jakarta.

“Mati satu,” kata sumber Persda Network di Jakarta, Selasa (9/3/2010) siang. Namun, belum jelas dari pihak mana satu korban tewas tersebut. Kelompok teroris tersebut diketahui bersenjata lengkap.
Saat berita ini diturunkan, korban tewas sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Namun, belum diperoleh keterangan lanjutan mengenai penyergapan ini. Disebutkan pula, dua orang ditangkap hidup-hidup dalam operasi ini. Sementara pengepungan di lokasi sampai saat ini masih terjadi.

DATA TUTURAN PEMBACA/PENANGGAP

valentinus sugiman
Selasa, 9 Maret 2010 | 22:30 WIB
harusnya tembak mati aja semua,ngapain ditangkap hidup2 tambah nyusahin,dibui,keluar,eh tambah pinter aja,apa mereka mikir ham kalau ledakin bom ditempat umum???????//

britania alexandra
Selasa, 9 Maret 2010 | 15:31 WIB
Rasakan lo teroris, kebaikan pasti menang


Korn Pika
Selasa, 9 Maret 2010 | 13:52 WIB
wah2.. di keramaian. semoga yang melihat nggak ikut jadi korban.

Korn Pika
Selasa, 9 Maret 2010 | 13:52 WIB
wah2.. di keramaian. semoga yang melihat nggak ikut jadi korban.

said wahyu
Selasa, 9 Maret 2010 | 13:51 WIB
mereka2 ini mmg wajib di matikan pak…bikin runyam keadaan aja

said wahyu
Selasa, 9 Maret 2010 | 13:51 WIB
mereka2 ini mmg wajib di matikan pak…bikin runyam keadaan aja


ojo lali
Selasa, 9 Maret 2010 | 13:48 WIB
basmi semua penggangu2 budaya pluralisme dan toleransi rakyat indonesia… biarkan kami hidup berdampingan tanpa prasangka…

Bian Tara
Rabu, 10 Maret 2010 | 15:11 WIB
terharu baca comentar ini, memang toleransi kita yang dulu seakan mau di kubur. Hidup warna warni

ojo lali
Selasa, 9 Maret 2010 | 13:48 WIB
basmi semua penggangu2 budaya pluralisme dan toleransi rakyat indonesia… biarkan kami hidup berdampingan tanpa prasangka…

Kembang Kenanga
Selasa, 9 Maret 2010 | 13:11 WIB
Babat semua deh….BRAVO pak POLISI

3. DATA WACANA INTERAKTIF
No. Tuturan yang ditanggapi (responded statement) Tuturan yang menanggapi (responding statement)
1 “Mati satu,” kata sumber Persda Network di Jakarta, Selasa (9/3/2010) siang. …korban tewas sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans. …dua orang ditangkap hidup-hidup dalam operasi ini. harusnya tembak mati aja semua,ngapain ditangkap hidup2 tambah nyusahin,dibui,keluar,eh tambah pinter aja,apa mereka mikir ham kalau ledakin bom ditempat umum???????//
2 …korban tewas sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans. …dua orang ditangkap hidup-hidup dalam operasi ini. Sementara pengepungan di lokasi sampai saat ini masih terjadi. Rasakan lo teroris, kebaikan pasti menang

3 Baku tembak antara aparat kepolisian dan kelompok yang diduga teroris kembali terjadi di sebuah ruko Siliwangi di Jalan Beringin, dekat kedai Multi Plus Puri Pamulang, Pamulang Square, Kelurahan Benda, Pamulang Barat, Jakarta. wah2.. di keramaian. semoga yang melihat nggak ikut jadi korban.

4 …korban tewas sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans. …dua orang ditangkap hidup-hidup dalam operasi ini. Sementara pengepungan di lokasi sampai saat ini masih terjadi. mereka2 ini mmg wajib di matikan pak…bikin runyam keadaan aja
5 “Mati satu,” kata sumber Persda Network di Jakarta, Selasa (9/3/2010) siang.
basmi semua penggangu2 budaya pluralisme dan toleransi rakyat indonesia… biarkan kami hidup berdampingan tanpa prasangka…
6 basmi semua penggangu2 budaya pluralisme dan toleransi rakyat indonesia… biarkan kami hidup berdampingan tanpa prasangka… terharu baca comentar ini, memang toleransi kita yang dulu seakan mau di kubur. Hidup warna warni
7 “Mati satu,” kata sumber Persda Network di Jakarta, Selasa (9/3/2010) siang. Babat semua deh….BRAVO pak POLISI

4. CONTOH INSTRUMEN UNTUK MENGANALISIS REALISASI PRINSIP KERJA SAMA
REALISASI PRINSIP KERJA SAMA
No. Tuturan (+) (-) Maksim *) Penutur**)
1 Baku Tembak Teroris di Pamulang, Satu Tewas
– 1,2,4 A
2 Baku tembak antara aparat kepolisian dan kelompok yang diduga teroris… + 1,2,3,4 A
3 Babat semua deh….BRAVO pak POLISI
– 4 B
4 Rasakan lo teroris, kebaikan pasti menang
– 1,2,3,4 B

(+) = pematuhan; (-) = pelanggaran
*) 1= kualitas; 2= kuantitas; 3= relevansi; 4= cara
**) A = Media; B = Pembaca
Analisis: ….?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PUSTAKA ACUAN
Aitchison, Jean. 2003. “From Armageddon to War: The Vocabulary of Terrrorism”. Dalam New Media Language. Jean Aitchison & Diana M. Lewis (ed). London: Routledge.
Bennet, W. Lance. 1993. “Constructing Publics and Their Opinion”. Political Communication. Vol.10. No.2
______________ 1996. “An Introduction to Journalism Norfms and Representation of Politics”. Political Communication. Vol.13.No.4.
Cassel, Phillip ed. 1993. “Problems of Action and Structure” dalam The Giddens Reader. Stanford, California: Stanford University Press, hlm. 88—174.
Danesi, Marcel & Paul Perron. 2002. “The Signifying Order”.
Edelman, Murray.1997. Political Language: Words That Succed and Policies That Fail. San Diego: Academic Press.
Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogayakarta: LKiS.
Gamson, William A. 1992. Talking Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Guba, Egon S. and Yvonna S. Lincoln.1994. “Competing Paradigms in Qualitative Research” dalam Handbook of Qualitative Research ed. by Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. London, New Delhi: Sage Publications.
Gunawan, Arya. 2009. “Gairah Berbuat Dosa”. Dalam kolom Tempointeraktif, Rabu 5 Agustus 2009.
Hobsbawm, Eric. 1997. “Introduction: Inventing Traditions” dalam The Invention of Traditions ed. by Eric Hobsbawn and Terence Ranger. Cambridge: Cambridge University Press.
Jorgensen, W. Marianne & Louise J. Phillips.2007. Analisis Wacana, Teori Analisis & Metode. Terjemahan Imam Suyitno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
_______________ 1996. “Media Discourse as a Framing Resource”. Dalam Ann N. Crigler (ed). The Psychology of Political Communication. Ann Arbor: The UnIversity of Michigan Press.
Lubis , Akhyar Yusuf. 1999. “Konstruktivisme dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan Kontemporer”. Jurnal Filsafat. Vol.1. No.1.
Maarif, Ahmad Syafii. 2009. “Kekerasan Atas Nama Agama”. Diunduh dari http://klipingpilihanku.blogspot.com,
Muhammad, Ardison. 2010. TERORISME Ideologi Penebar Ketakutan. Surabaya: Liris.
Rahyono, F.X, dkk. 2005. “Kearifan dalam Bahasa: Sebuah Tinjauan Pragmatis terhadap Profil Kebahasaan Media Massa pada Masa Pascaorde Baru”. Laporan Riset Unggulan Universitas Indonesia.
Roefs, Wim. 1998. From Framing to Frame Theory: A Research Methods Turn Theoritical Concept”. Makalah pada Konvensi Association for Education in Journalism and Mass Communication. Baltimore. Agustus. Diambil dari http://www.msu.edu.
Said, Edward W. 1981. Covering Islam: How The Media and the Expert Determine How We See the Rest of the World. New York: Pantheon Books.
Sudibyo ,Agus. 2001. “Tinjauan Teoretis Analisis Framing”. Pantau. No.10.
Thwaites, Tony, Lloyd Davis, Warwick Mules. 2009. Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pendekatan Semiotika. Terjemahan.Saleh Rahmana. Yogayakarta: Jalasutra.
Wibowo, I. “Strukturasi Giddens”. Bahan Kuliah “Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Budaya”. Depok, FIB UI, 4 November 2009.
Wibowo, Wahyu. 2009. Menuju Jurnalisme Beretika. Jakarta: Kompas.
“Agama dan Riak-riak Kekerasan”. 2009. Diunduh dari http://elpobresiado.blogsome.com

About acengruhendisaifullah

dosen di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mahasiswa S3 program Ilmu Linguistik Universitas Indonesia, peminat kajian Pragmatik, analisis wacana kritis, linguistik forensik, Jurnalistik, dan analisis Wacana Kritis

Posted on Desember 30, 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: